Memastikan Transparansi: Pengawalan Ketat dalam Penghitungan Suara Pilgub Jakarta

 

Ilustration

Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 telah memasuki fase krusial, yakni proses penghitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Hasil dari penghitungan ini akan menjadi penentu utama dalam menentukan pemenang dan memastikan apakah Pilgub Jakarta akan selesai dalam satu putaran atau memerlukan putaran kedua.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, telah mendeklarasikan kemenangan. Mereka mengklaim meraih suara mayoritas dengan perolehan 50,07 persen berdasarkan rekapitulasi internal. Klaim ini diperkuat dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang juga menunjukkan pasangan tersebut unggul dengan perolehan suara di atas 50 persen. Meski demikian, angka tersebut masih berada dalam margin of error sekitar 1 persen, sehingga hasil resmi dari real count oleh KPU tetap menjadi acuan final.

Pengawasan Penghitungan Suara, Kunci Pemilu yang Kredibel

Proses penghitungan suara atau rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang menjadi perhatian utama. Pengawalan ketat dan transparansi proses ini sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi kecurangan. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan telah dimulai sejak 28 November dan dijadwalkan selesai pada 3 Desember. Berikutnya, proses berlanjut ke tingkat kabupaten/kota pada 5-7 Desember, dan diakhiri dengan rekapitulasi tingkat provinsi pada 9-11 Desember. Hasil akhir akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta pada rentang waktu 10-16 Desember.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam tahapan rekapitulasi ini. 

"Rekapitulasi berjenjang ini menjadi dasar dari hasil resmi. Karena itu, pengawalan harus dilakukan secara maksimal di setiap tingkatan," ujar Adi.

Adi menyarankan agar saksi dari setiap paslon memastikan penghitungan berjalan transparan, mulai dari tingkat TPS hingga tingkat provinsi. Salinan hasil rekapitulasi dari setiap tingkatan juga perlu dimiliki sebagai bukti jika terjadi manipulasi suara. "Setiap hasil penghitungan harus disahkan dengan tanda tangan saksi dari masing-masing paslon. Ini langkah penting untuk mencegah perubahan suara di setiap level rekapitulasi," tambahnya.

Baca juga: Trump Threatens to Escalate Trade War with China and Allies

Partisipasi Semua Pihak dalam Pengawalan Suara

Tidak hanya saksi paslon, berbagai elemen masyarakat juga diimbau untuk ikut mengawasi jalannya proses penghitungan suara. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak.

 "Pengawasan tidak hanya tanggung jawab saksi paslon, tetapi juga masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan relawan. Mereka harus aktif memantau proses rekapitulasi di setiap tingkatan," jelas Neni.

Menurut Neni, pengawasan melekat dan ketat dapat mencegah manipulasi suara yang berpotensi terjadi selama proses rekapitulasi. 

"Relawan tidak boleh lengah. Tahapan rekapitulasi ini adalah momen rawan terjadinya manipulasi. Ketelitian dan pengawasan ekstra diperlukan untuk memastikan suara rakyat tetap terjaga," tambahnya.

Bawaslu Diimbau Lebih Proaktif

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memegang peranan penting dalam menjaga integritas hasil Pilgub Jakarta. Adi Prayitno menyoroti perlunya langkah proaktif dari Bawaslu dalam pengawasan.

"Selama ini, Bawaslu sering terlihat pasif, hanya menunggu laporan. Padahal, dalam situasi seperti ini, mereka harus jemput bola dan terlibat langsung di lapangan," tegasnya.

Neni Nur Hayati juga menambahkan bahwa legitimasi hasil Pilgub sangat bergantung pada efektivitas pengawasan Bawaslu. 

"Hasil pemilu harus memiliki legitimasi kuat. Jika Bawaslu lemah dalam pengawasan, manipulasi bisa terjadi, dan ini akan merusak kepercayaan masyarakat," katanya.

Selengkapnya disini

Pentingnya Kredibilitas Hasil Pilgub

Kredibilitas hasil Pilgub Jakarta menjadi pertaruhan besar dalam proses ini. Tidak hanya menyangkut siapa yang memenangkan Pilgub, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawalan dan transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi tingkat provinsi, harus menjadi prioritas semua pihak.

Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, saksi paslon, relawan, masyarakat, dan lembaga pengawas diharapkan dapat memastikan hasil Pilgub Jakarta benar-benar mencerminkan suara rakyat. Keberhasilan proses ini akan menjadi tolok ukur penting bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Tonton video berikut: Klik di sini!